Kelas Menengah Indonesia: Membaik atau Masih Tertekan?

Dua tahun setelah isu penyusutan kelas menengah mencuat, data terbaru menunjukkan pasar kerja membaik. Namun, itu belum cukup untuk menyimpulkan bahwa tekanan terhadap kelas menengah telah berakhir. Kelas menengah menjadi salah satu kelompok yang penting dalam perekonomian Indonesia. Mereka bukan hanya konsumen barang dan jasa, tetapi juga menjadi bagian penting dari aktivitas ekonomi perkotaan, pendidikan, perumahan, transportasi, hingga konsumsi rumah tangga. Karena itu, ketika kemampuan kelompok ini tertekan, dampaknya tidak hanya dirasakan oleh rumah tangga, tetapi juga dapat berpengaruh terhadap konsumsi dan pertumbuhan ekonomi.

Pada 2024, Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat kelas menengah dan kelompok yang berada di dekat kelas menengah mencapai 66,35 persen populasi Indonesia. Namun, angka tersebut perlu dibaca bersama definisi dan metodologi yang digunakan BPS. Angka kelas menengah tidak sama dengan sekadar membagi masyarakat berdasarkan besar gaji. Dari 2024 ke 2026 pasar kerja menunjukkan perbaikan, ada beberapa indikator yang memungkinkan kita melihat perubahan kondisi ekonomi masyarakat melalui pasar kerja.

Pada Agustus 2024, BPS mencatat tingkat pengangguran terbuka sebesar 4,91 persen. Rata-rata upah buruh saat itu mencapai Rp3,27 juta per bulan. Pada Februari 2026, tingkat pengangguran terbuka turun menjadi 4,68 persen, sementara rata-rata upah karyawan tercatat Rp3,29 juta per bulan. Dengan kata lain, pasar kerja menunjukkan perkembangan positif dari sisi tingkat pengangguran. Namun, kenaikan rata-rata upah dalam dua titik waktu tersebut relatif terbatas. Hal ini penting karena kondisi ekonomi rumah tangga tidak hanya ditentukan oleh apakah seseorang memiliki pekerjaan, tetapi juga oleh seberapa besar pendapatan yang diterima dan bagaimana pendapatan tersebut dibandingkan dengan perubahan harga.

Ketika harga ikut bergerak, pada Agustus 2026, inflasi tahunan Indonesia tercatat sebesar 3,19 persen. Inflasi tidak berarti seluruh harga barang naik dengan besaran yang sama. Tetapi angka tersebut menunjukkan bahwa biaya hidup tetap mengalami perubahan. Karena itu, membandingkan nominal upah saja belum cukup untuk menjawab apakah daya beli masyarakat meningkat. Misalnya, seseorang yang mengalami kenaikan pendapatan belum tentu merasa lebih sejahtera apabila biaya kebutuhan pokok, tempat tinggal, transportasi, pendidikan, atau kebutuhan lainnya meningkat lebih cepat.

Di sinilah konsep daya beli menjadi penting. Jadi, apakah kelas menengah sedang membaik? Jawabannya tidak bisa disederhanakan menjadi “ya” atau “tidak”. Data terbaru memang menunjukkan beberapa perkembangan positif di pasar kerja. Pengangguran pada Februari 2026 lebih rendah dibanding Agustus 2024 dan rata-rata upah juga sedikit lebih tinggi. Namun, angka tersebut belum cukup untuk menyatakan bahwa kondisi kelas menengah secara keseluruhan telah pulih. Salah satu alasannya adalah ukuran “kelas menengah” membutuhkan indikator yang lebih luas daripada upah dan pengangguran. Selain pendapatan, kemampuan konsumsi, kondisi pekerjaan, pengeluaran rumah tangga, serta kemampuan menghadapi guncangan ekonomi juga penting.

IMF dalam kajiannya mengenai dinamika pendapatan Indonesia menyebut kelas menengah masih relatif kecil dan rentan terhadap melemahnya daya beli serta dinamika pasar tenaga kerja. Namun, kajian tersebut terutama menggunakan data hingga 2024 sehingga tidak tepat diperlakukan sebagai ukuran langsung kondisi kelas menengah pada 2026. Yang berubah bukan hanya angkanya, perdebatan mengenai kelas menengah sering kali berhenti pada satu pertanyaan “Berapa jumlah kelas menengah Indonesia?” Padahal, pertanyaan lain tidak kalah penting, Seberapa aman posisi ekonomi mereka?

Seseorang bisa saja berada di atas batas tertentu secara pendapatan, tetapi tetap rentan ketika menghadapi kehilangan pekerjaan, kenaikan biaya kesehatan, biaya pendidikan, cicilan, atau kebutuhan tempat tinggal. Karena itu, melihat kelas menengah Indonesia membutuhkan lebih dari satu angka.a Data pasar kerja memberi gambaran tentang pekerjaan dan pendapatan. Data inflasi membantu melihat perubahan harga. Data konsumsi membantu membaca pola pengeluaran. Sementara data distribusi pengeluaran membantu memahami posisi rumah tangga dalam struktur ekonomi secara lebih luas.

Dua tahun setelah isu penyusutan kelas menengah, data terbaru belum memberi alasan untuk menyimpulkan bahwa persoalan kelas menengah telah selesai. Namun, data juga menunjukkan bahwa tidak semua indikator bergerak ke arah yang sama. Pengangguran turun, upah meningkat, harga juga berubah. Di sinilah gambaran kelas menengah menjadi lebih kompleks. Daripada mencari satu angka yang menentukan apakah kelas menengah “aman” atau “tertekan”, lebih penting melihat bagaimana pendapatan, pekerjaan, harga, dan pengeluaran bergerak secara bersamaan. Karena pada akhirnya, ukuran kesejahteraan bukan hanya berapa besar pendapatan yang diterima. Tetapi juga berapa banyak kebutuhan yang masih bisa dipenuhi dari pendapatan tersebut.