Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Jawa Timur terus diperkuat, tidak hanya dari sisi jumlah penerima manfaat, tetapi juga dari aspek keamanan pangan, kualitas layanan, dan tata kelola rantai pasok. Wakil Gubernur Jawa Timur Emil Elestianto Dardak, yang juga menjabat sebagai Ketua Satuan Tugas MBG Provinsi Jawa Timur, menegaskan bahwa pelaksanaan program harus berjalan aman, terukur, dan berkelanjutan.
Menurut Emil, keberhasilan MBG tidak boleh hanya dilihat dari banyaknya makanan yang tersalurkan. Lebih dari itu, program ini harus mampu memastikan bahwa setiap makanan yang diterima masyarakat memenuhi standar gizi, aman dikonsumsi, dan dikelola melalui proses yang baik.
“Program MBG bukan hanya tentang menyediakan makanan bergizi bagi masyarakat, tetapi juga membangun ekosistem pangan yang sehat, aman, dan berkelanjutan. Karena itu, aspek keamanan pangan dan kualitas proses harus menjadi perhatian utama,” ujar Emil, Kamis (4/6).
Emil menilai, penguatan rantai pasok menjadi salah satu faktor penting dalam menjaga keberlangsungan program. Ia mencontohkan praktik pelaksanaan MBG di Kabupaten Magetan yang telah menggandeng koperasi peternak lokal untuk memenuhi kebutuhan bahan pangan.
Melalui pola kerja sama tersebut, kebutuhan telur, ayam, dan sejumlah komoditas pangan lain dapat dipasok langsung dari kelompok peternak. Model ini dinilai mampu memangkas rantai distribusi yang terlalu panjang, sekaligus menjaga kualitas bahan pangan sebelum diolah dan disalurkan kepada penerima manfaat.
Emil menyebut praktik tersebut layak diperluas ke daerah lain. Sebab, MBG tidak hanya berfungsi sebagai program pemenuhan gizi, tetapi juga dapat menjadi penggerak ekonomi lokal dengan melibatkan petani, peternak, nelayan, koperasi, BUMDes, hingga pelaku usaha mikro dalam ekosistem pangan daerah.
“Praktik seperti ini perlu terus didorong dan direplikasi di daerah lain karena tidak hanya mendukung keberlangsungan Program MBG, tetapi juga memberikan nilai tambah bagi peternak dan pelaku usaha lokal,” ujarnya.
Ia menambahkan, Pemerintah Provinsi Jawa Timur melalui Satgas MBG terus menyusun formulasi pelaksanaan yang tepat agar program dapat berjalan efektif. Pemprov Jatim juga terus membangun sinergi dengan Badan Gizi Nasional (BGN) dalam memperkuat tata kelola program di lapangan.
Hingga 1 Juni 2026, Program MBG di Jawa Timur telah menjangkau sekitar 8,95 juta penerima manfaat. Pelaksanaan program tersebut ditopang oleh 4.488 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG). Dari jumlah itu, sebanyak 4.086 unit telah beroperasi, sementara 402 unit lainnya masih dalam tahap persiapan.
Dengan cakupan yang semakin luas, Emil menegaskan bahwa pengawasan terhadap keamanan pangan harus ikut diperketat. Karena itu, Satgas MBG Jawa Timur terus mengawal proses sertifikasi dan pemenuhan standar yang menjadi syarat operasional SPPG.
Menurutnya, penguatan standar tersebut penting agar Program MBG tidak hanya berjalan secara masif, tetapi juga mampu memberikan manfaat yang aman, berkualitas, dan berdampak langsung bagi kesehatan masyarakat serta perekonomian lokal.
